Terkait Kasus Harun Masiku, PDIP Minta Kedepankan Asas Praduga Tidak Bersalah : Okezone Nasional

0



JAKARTA – Menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus PAW DPR RI yang menjarat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; dan kader PDIP, Harun Masiku, Tim Hukum PDIP meminta KPK mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Bahwa setelah mencermati fakta-fakta sehubungan dengan istilah operasi tangkap tangan (OTT). KPK wajib mengedepankan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), dan seharusnya selalu menjunjung tinggi mekanisme hukum (pro-justisia),” jelas Tim Hukum PDIP dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 15 Januari 2020.

Baca juga: Sikapi OTT Wahyu Setiawan, PDIP Siapkan Tim Hukum 

Tim Hukum juga meminta Harun Masiku sebagai pihak terkait dalam kasus tersebut diwajibkan taat dan patuh terhadap hukum. “Bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib dan taat pada hukum, tanpa kecuali,” terangnya.

Tim Hukum PDIP memandang bahwa penangkapan terhadap Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta Syaiful Bahri jika dikaitkan dengan proses permohonan pelaksanaan putusan MA tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan.

“Menurut hemat kami, tidak sesuai dengan definisi ‘tertangkap tangan’ yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP,” ungkapnya.

Baca juga: Polri Akan Koordinasi dengan Singapura Terkait Keberadaan Harun Masiku 

Oleh karena itu, operasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai OTT, melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan sprin lidik yang ditandatangani oleh ketua KPK pada 20 Desember 2019 ketika terjadinya pergantian pimpinan KPK sebagaimana tersebut.

(han)



Source link